• Anda ingin melaporkan pengaduan perkara ke Komisi Yudisial?
  • Anda belum terdaftar sebagai pelapor Online?

Silahkan daftarkan diri Anda terlebih dahulu dengan mengisi form pendaftaran.

KETENTUAN UMUM

Sistem Informasi Laporan dan Pengaduan Online bertujuan untuk memfasilitasi dan memberikan akses yang lebih luas kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan informasi, laporan dan pengaduan tentang perilaku hakim berkaitan dengan peradilan kepada Komisi Yudisal dari tempat mana saja dan di waktu kapan saja secara online menggunakan fasilitas internet.

Syarat untuk dapat melakukan pengaduan online ini adalah:

  1. memiliki fasilitas internet (bisa dilakukan di rumah, warnet atau tempat-tempat lain yang memiliki fasilitas hotspot)
  2. program ini dapat berjalan dengan menggunakan mozilla firefox atau internet explorer, tetapi akan lebih maksimal bila anda menggunakan mozilla firefox.
  3. program ini dapat berjalan menggunakan sistem operasi windows maupun linux.

Langkah-langkah melakukan pengaduan online sebagai berikut:

TAHAP-TAHAP PENGADUAN ONLINE

Pengaduan Online Komisi Yudisial bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduannya secara online melalui internet.

Tahapan melakukan pengaduan sebagai berikut:

  1. Pelapor/Kuasa Pelapor mendaftar dengan mengisi identitas secara lengkap pada menu "Pendaftaran", dan mendapat user name serta password.
  2. INGAT: Password anda merupakan kunci masuk (login) Pengaduan Online Komisi Yudisial Republik Indonesia dan digunakan untuk mengisi form pengaduan/melengkapi dokumen pendukung.

  3. Setelah selesai melakukan pendaftaran, anda akan login di Pengaduan Online, pilih yang sesuai dengan keinginan, melalui menu-menu berikut:
    • Pengaduan baru;
    • Tambah Dokumen (upload);
    • Penarikan Kembali Pengaduan;
    • Perkembangan Pengaduan;
    • Jadwal Pleno.
  4. Setelah selesai dalam pengisian data, print dokumen tersebut sebagai tanda bukti pengiriman.
  5. Menyerahkan bukti pengaduan Online, dokumen pengaduan asli dan dokumen pendukung kepada Komisi Yudisial melalui Loket Pengaduan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengaduan online.
  6. Dengan tidak dipenuhinya ketentuan pada nomor (4), maka pengaduan yang anda ajukan dengan sendirinya akan terhapus.

KETENTUAN PENGADUAN ONLINE

Syarat-syarat Pengaduan Laporan Masyarakat:

  1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 20 : “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”.
  2. Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengawasan Hakim
  3. a. Pasal 1 :

    Dalam peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan :

    1. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Laporan adalah masalah-masalah yang disampaikan oleh masyarakat kepada Komisi Yudisial yang berisi dugaan pelanggaran kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
    3. Temuan adalah temuan Komisi Yudisial tentang data atau informasi yang didapat oleh Anggota Komisi Yudisial secara langsung maupun tidak langsung atas dugaan pelanggaran kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
    4. Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk hakim-hakim Ad Hoc;
    5. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
    6. Pelapor adalah warga masyarakat yang berdomisili di wilayah Indonesia atau di luar negeri;
    7. Terlapor adalah hakim yang diduga melakukan perbuatan melanggar kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
    8. Rapat pleno adalah rapat anggota Komisi Yudisial yang merupakan alat kelengkapan Komisi Yudisial baik untuk mengambil putusan maupun tidak mengambil keputusan;
    9. Pemeriksa adalah alat kelengkapan Komisi Yudisial yang terdiri dari seorang anggota atau Tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Komisi Yudisial untuk memperlancar pemeriksaan terhadap hakim yang diduga melanggar kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
    10. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang karena pendidikan dan/atau pengalamannya memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan laporan, berupa pendapat yang bersifat ilmiah, teknis atau pendapat khusus lainnya tentang suatu alat bukti atau fakta yang diperlukan untuk pemeriksaan laporan;
    11. Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang dalam pemeriksaan tentang suatu peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

    b. Pasal 2 :

    (1) Laporan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pelapor atau kuasanya dalam rangkap 8 (delapan) yang memuat :

    1. a. Identitas pelapor yang lengkap
    2. b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar laporan yang meliputi :
      • Alasan laporan diuraikan secara jelas dan rinci beserta alat bukti yang diperlukan.
      • Hal-hal yang dimohonkan untuk diperiksa dalam laporan dimaksud.
    3. c. Laporan ditandatangani oleh pelapor atau kuasanya;

    (2) Disamping diajukan dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan dapat diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, cakram padat (compact disk) atau yang serupa dengan itu.

    Bukti-bukti pendukung, meliputi :

    • Dalam hal terlapor hakim Pengadilan Tingkat Pertama, melampirkan copy putusan pengadilan tersebut;
    • Dalam hal terlapor hakim Pengadilan Tingkat Banding, melampirkan copy putusan pengadilan pertama dan putusan pengadilan tinggi;
    • Dalam hal terlapor hakim agung (kasasi), melampirkan copy putusan pengadilan pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung (kasasi);
    • Dalam hal terlapor hakim agung (peninjauan kembali), melampirkan copy putusan pengadilan pertama, pengadilan tinggi, kasasi dan peninjauan kembali;

    Jika laporan terkait eksekusi harus melampirkan :

    1. copy salinan putusan yang terkait dengan eksekusi tersebut
    2. copy surat permohonan eksekusi (bagi pelapornya pemohon eksekusi)
    3. copy surat penetapan eksekusi
    4. copy surat teguran (aanmaning)
    5. copy berita acara pelaksanaan eksekusi
    6. copy berita acara sita eksekusi
  4. Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung merupakan penjabaran 10 prinsip pedoman kewajiban sebagai seorang hakim untuk dapat:
    1. a. Berperilaku Adil;
    2. b. Berperilaku Jujur;
    3. c. Berperilaku Arif dan Bijaksana;
    4. d. Bersikap Mandiri;
    5. e. Berintegritas Tinggi;
    6. f. Bertanggung Jawab;
    7. g. Menjunjung Tinggi Harga Diri;
    8. h. Berdisiplin Tinggi;
    9. i. Berperilaku Rendah Hati, dan;
    10. j. Bersikap Profesional.